Dalam perkembangannya pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak kembali tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet. Apabila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara.

Sebagai penjabaran Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1976 tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dalam keputusan tersebut tertulis bahwa tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Seiring dengan meningkatnya piutang negara yang pengurusannya diserahkan kepada BUPN, menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah (macet) baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non perbankan sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan suatu kebijakan untuk mempercepat proses pengembalian piutang negara. Untuk itu keluarlah Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991 yang menggabungkan Lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terciptalah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden nomor 21 tahun 1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).